Indonesia CPA Exam

Saat ini Indonesia CPA Exam hanya dilaksanakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sebelumnya hanya dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan nama Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Peserta yang telah lulus USAP akan mendapatkan gelar BAP (Bersertifikat Akuntan Publik). Saat ini pemegang gelar BAP telah diganti namanya menjadi CPA yaitu gelar yang diperuntukkan bagi peserta yang telah lulus Indonesia CPA Exam dan telah memenuhi persyaratan lainnya serta pemegang gelar BAP otomatis bisa menggunakan gelar CPA. CPA merupakan singkatan dari Certified Public Accountant.

IAPI telah menyelenggarakan Indonesia CPA Exam sebanyak 3 kali yaitu: bulan Februari 2009, Juni 2009 dan Oktober 2009.

Salah satu keunikan ujian ini adalah tidak diperbolehkannya peserta membawa pulang soal ujian. Berbeda dengan Sipenmaru/UMPTN atau ujian lainnya yang diperbolehkan untuk dibawa pulang. Bahkan UMPTN biasanya langsung ada pembahasan soalnya di keesokan harinya. Biasanya lembaga bimbingan belajar seperti primagama langsung mempublikasikan pembahasan soal-soal UMPTN.

Perushaan Tertua di Dunia

Pernahkah Saudara mendengar perusahaan tertua di dunia? Kalau kita bertanya di Indonesia mungkin belum seberapa dibanding perusahaan ini.

Dialah Kongo Gumi, perusahaan keluarga yang didirikan tahun 578. Sebuah perusahaan konstruksi perusahaan yang berbasis di Osaka Jepang. Sayangnya perusahaan ini berakhir dengan kegiatan tahun 2007. Namun prestasi sebagai perusahaan tertua belum ada yang menandingi.

Perusahaan ini dioperasikan oleh perwakilan dari generasi ke-40. Pangeran Shotoku adalah satu wakil dari keluarga yang membawa Kongo ke Jepang dari Korea.

Acara yang berlangsung lebih 1.400 tahun yang lalu.Kongo yang dibawa ke keluarga membangun Candi Budha Shitennoji, yang, masih dapat dilihat hinhha hari ini.

Sepanjang abad, kongo gumi telah mengambil bagian dalam penciptaan banyak dikenal bangunan seperti Osaka castle, puri, dibangun pada abad ke 16.

Sanggupkah kita membangun perusahaan yang bertahan sekian abad lamanya?

Diolah dari http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2231142

Bisnis Tergilas Kemajuan Teknologi

Dalam dunia bisnis banyak hal bisa terjadi. Termasuk gulung tikarnya perusahaan karena adanya kemajuan teknologi. Liha saja bisnis pager yang sudah tidak memiliki pelanggan lagi. Bagaimana pager mau bertahan dengan merebaknya penggunaan sms yang super cepat dan murah. Begitu pula bisnis pengetikan dengan menggunakan mesin ketik manual yang masih bertahan hingga akhir 80 an. Pelan namun pasti bisnis ini pun satu persatu berguguran di era 90 an.

Saat ini juga banyak counter HP yang gulung tikar karena sudah sulit bermain di HP second. Wajar saja sulit memasarkan HP second jika pasar kebanjiran produk baru yang lebih lengkap fasilitas dan harga relatif murah.

Contoh ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita yang akan merintis bisnis. Dan mesti bersiap-siap jika bisnis yang akan digelutinya mudah tergilas oleh kemajuan teknologi.

Supriyanta@gmail.com

Laporan Audit Dana Kampanye Pilpres Bermasalah

JAKARTA -- Hasil analisa Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan hasil audit dana kampanye Pemilu Presiden 2009, butuh ditindaklanjuti baik secara administratif maupun pidana. Publikasi KPU pun lagi-lagi dianggap tak memenuhi prinsip keterbukaan. Sementara banyak laporan temuan, tak terakomodasi dalam laporan audit. Profesionalitas audit dipertanyakan.

''Banyaknya temuan awal yang tak ditindaklanjuti oleh proses audit, harus diverifikasi lagi oleh pengawas atau dewan etik profesi auditor terkait pelaksanaan setiap prosedur sesuai dengan pedoman audit dana kampanye,'' ujar Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW, Ibrahim Fahmy Badoh, Rabu (23/9). Salah satu temuan yang 'menghilang' dari hasil audit, sebut dia, adalah indikasi penerimaan sumbangan perusahaan dengan kepemilikan saham asing oleh pasangan calon nomor 2, SBY dan Boediono. Yaitu, sumbangan dari bank tabungan pensiunan nasional (BTPN). Saham bank ini, mayoritas dimiliki pihak asing.

Fahmy menyayangkan tak masuknya temuan ICW yang juga sudah ditelusuri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu. Seharusnya, kata dia, data laporan tidak bisa diubah dalam rangka audit atau ketika berada di tangan KPU. Fakta ini, tegas dia, harus dikonfirmasi oleh Bawaslu, apakah telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan pidana oleh KPU atau auditor.

Fahmy juga menyoroti, publikasi KPU atas hasil audit dana kampanye, tak memenuhi prinsip tranparansi dan cenderung menghalangi akses publik. Pengumuman yang dipasang di situs KPU, hanya mencantumkan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye para kandidat. Tak ada rincian lebih detil. ''Tidak layak, belum dapat disebut laporan hasil audit,'' tegas dia.

Publikasi tersebut, menurut Fahmy telah menghambat hak publik untuk mengontrol dana kampanye ara pasangan calon. Terutama terkait temuan audit. ''Ini juga menunjukkan KPU tidak serius dalam mengupayakann keterbukaan publik atas laporan hasil audit dana kampanye Pemilu Presiden 2009,'' kata dia.

Berdasarkan analisa ICW, beberapa temuan hasil audit dianggap layak ditindaklanjuti. Temuan didapatkan dari setiap pasangan calon Presiden.

Hanya satu masalah ditemukan untuk pasangan Megawati Soekarnoputri. Yaitu sumbangan Rp 5 miliar dari PT Kertas Nusantara (Dulu PT Kiani Kertas), yang sahamnya diduga dimiliki pihak asing. Saham perusahaan ini, 70 persen dimiliki Fayola Limited yang berkedudukan di Republik Mauritius dan 30 persen dimiliki Langass Offshore yang berada di Kepulauan Virgin Britania Raya. Klarifikasi yang dilakukan auditor, menurut ICW tidak memadai.

Sementara pasangan SBY-Boediono, diduga menerima sumbangan dari penyumbang yang sama, melebihi batas maksimal sumbangan. Ada 13 perusahaan dengan alamat sama, terbagi dalam tiga kelompok. Yaitu, Menara Kadin dengan sumbangan Rp 5,4 miliar, WTC dengan sumbangan Rp 5,5 miliar, dan Graha Kirana dengan sumbangan Rp 15 miliar. Batas maksimal sumbangan perusahaan adalah Rp 5 miliar.

Sepuluh penyumbang untuk pasangan nomor 2 ini pun tak beridentitas jelas. Jumlah sumbangannya Rp 13,8 miliar. Ditemukan juga 41 sumbangan perorangan - dengan jumlah total sumbangan Rp 10,526 juta - yang tak beridentitas jelas karena mengirimkannya melalui ATM. Sepuluh penyumbang dengan total sumbangan Rp 3,136 miliar, juga tak melampirkan KTP dan NPWP.

Delapan penyumbang - dua perorangan dan enam perusahaan - dengan total sumbangan Rp 12,8 miliar, tidak menjawab surat konfirmasi auditor. Surat konfirmasi untuk empat penyumbang - dengan jumlah sumbangan Rp 3,5 miliar - tidak dikenal. ''Dari 12 temuan tidak jelas ini, tujuh penyumbang tidak dikonfirmasi hingga laporan audit disampaikan,'' kecam Fahmy.

Adapun 'masalah' pada sumbangan untuk pasangan JK-Wiranto, pada umumnya adalah masalah identitas. Dari 30 transaksi yang ditelusuri, 12 transaksi hanya menyertakan KTP dan sembilan transaksi hanya menyertakan NPWP. Lalu, satu perusahaan penyumbang di Kepulauan Riau, juga tak bisa dikonfirmasi.

Anggota Bawaslu, SF Agustyani Tyo, mengatakan Bawaslu sudah menindaklanjuti hasil audit itu. Termasuk, melaporkan temuan audit ke kepolisian. Kasus sumbangan untuk pasangan Megawati-Prabowo, salah satunya. Demikian juga adanya dugaan laporan palsu yang dilakukan tim kampanye nasional pasangan SBY-Boediono. ''Ada data pada laporan dana kampanye per 18 Juli 2009, tapi tidak lagi ada di laporan audit,'' kata Tyo, Rabu (23/9). Sumbangan dari perusahaan untuk pasangan SBY-Boediono, setelah ditelusuri ternyata berasal dari pemilik saham yang itu-itu saja.

Bawaslu pun mendapatkan informasi bahwa tim kampanye SBY-Boediono melakukan tiga kali revisi laporan dana kampanye. ''Kami sedang menelusuri ini. Karena peraturan perundang-undangan tak ada yang mengatur dibolehkannya revisi setelah 18 Juli 2009. Dan ada itikad tak baik KPU, karena diundang tak datang,'' ujar Tyo. Dari dua kantor akuntan publik yang sudah diklarifikasi Bawaslu, izin revisi dikeluarkan KPU.

Tyo pun menyatakan Bawaslu sependapat dengan ICW, bahwa publikasi yang dilakukan KPU tak layak. Padahal, kata dia, temuan-temuan audit inilah yang seharusnya diinformasikan KPU. ''Agar publik bisa 'mengontrol' penggunaan dana kampanye,'' ujar dia.ann/pur

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/77706/Laporan_Audit_Dana_Kampanye_Pilpres_Bermasalah

KELEBIHAN PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN

JAKARTA. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Departemen Keuangan untuk mencabut ijin auditor PT Waskita Karya (Persero) apabila terbukti meloloskan kelebihan pencatatan (overstate) pada laporan keuangan perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.

Sofyan tidak menyebutkan siapa auditornya. Namun dalam laporan keuangan Waskita, terungkap yang menjadi auditor BUMN ini adalah kantor konsultan Ishak, Saleh, Soewondo dan rekan pada tahun 2007. "Kalau mereka terbukti bersalah, akan kami tindak. Kalau perlu dicabut ijinnya," ujar Sofyan.

Menurut Sofyan, kementrian BUMN menemukan kelebihan laba bersih sejak 2004-2007 dengan total hampir Rp 500 miliar. Sofyan mengakui, kelebihan ini diketahui ketika kementrian mengganti direksi BUMN empat tahun kemudian. Bahkan, waktu itu Waskita Karya juga berhasil lolos dari DPR untuk ijin penerbitan saham publik.

Karena itu, Kementrian BUMN menunda rencana IPO Waskita. Apalagi, saat ini Waskita Karya juga menjadi pasien dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA). "Paling tidak butuh dana sekitar Rp 200 miliar untuk menyehatkan Waskita," imbuh dia.

Selain ambil langkah tegas untuk auditor, kementrian juga akan mengambil tindakan tegas kepada direksi. Apabila bersalah, maka mantan direksi tersebut harus mengembalikan tantiem mereka. Lebih dari itu, Kementrian BUMN akan melakukan pemecatan terhadap mereka.

Menurut laporan keuangan Waskita, mereka berhasil mencetak laba selama empat tahun terakhir yakni semenjak tahun 2004 hingga 2007. Masing-masing laba yang berhasil dicetak adalah 52,68 miliar, Rp 50,28 miliar, Rp 54,85 miliar, dan Rp 34,1 miliar.

Sumber : http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/20563/Kementerian-BUMN-Akan-Tindak-Auditor-Waskita-Karya