Tuesday, March 31, 2009

Ramai-ramai Audit Dana Kampanye

Akhir-akhir ini sedang ramai proses seleksi calon auditor dana kampanye Parpol maupun calon anggota DPD. Sabtu kemarin giliran propinsi Jambi. Senin kemarin diumumkan proses kualifikasi untuk propinsi Jakarta dan Riau.

Proses ini akan berlangsung terus sampai ke- 33 propinsi terpenuhi kebutuhan auditornya.

Wednesday, March 25, 2009

Tender Audit Dana Kampanye Propinsi Babel

Saat ini giliran KPU Propinsi Babel yang mengadakan tender audit dana kampanye. Pendaftaran paling lambat tanggal 29 Maret 2009 (lihat Media Indonesia Cetak edisi Rabu tanggal 25 Maret 2009). Pagu dana sebesar Rp 1.7 Miliar.

KPU Propinsi lain akan segera menyusul. Anda berminat mengikuti tender? silahkan daftarkan KAP Anda dan penuhi syarat-syaratnya.

Monday, March 23, 2009

Tender Audit Dana Kampanye

Saat ini sedang musim tender audit dana kampanye di hampir semua propinsi. Diantara KPUD yang telah memulai proses tender audit dana kampanye adalah KPUD Propinsi Bengkulu dan KPUD Propinsi Kalimantan Selatan. Untuk audit dana kampanye di Propinsi Bengkulu, hari ini adalah kesempatan terakhir untuk memasukkan dokumen prakualifikasi. Anda yang berminat silahkan kunjungi website IAPI dengan alamat www.akuntanpublikindonesia.com

Nilai tender cukup menggiurkan karena untuk propinsi Bengkulu, per partai politik dana audit sebesar Rp49.5 juta. Bila total seluruh parpol sebanyak 38 parpol diaudit semua maka dana audit mencapai Rp 1.8 M. Tentu saja peluang ini cukup menggiurkan bagi KAP yang akan mengambilnya.

Untuk propinsi lainnya tentu saja akan segera menyusul. Bagaimana mengenai kesulitan mengaudit dana kampanye? Yang jelas penugasan yang akan diterima berupa AUP (audit agreed upon procedure). Yaitu penugasan sesuai prosedur yang disepakati. Bukan audit umum atau general audit.

Wednesday, March 18, 2009

Pasar Bagi Akuntan Publik Sangat Besar

16 Maret 2009

Laporan oleh: Ratih Anbarini

[Unpad.ac.id, 16/03] Kebutuhan terhadap tenaga akuntan publik saat ini semakin besar. Sejak diberlakukannya sejumlah peraturan yang mewajibkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, akuntan publik berpotensi menjadi profesi yang potensial dan bergengsi. Kenyataan ini seharusnya menjadi peluang bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk mengembangkan diri sebagai tenaga akuntan publik.

Guru Besar FE Unpad, Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak. mengatakan, undang-undang tentang otonomi daerah misalnya, memerlukan laporan keuangan yang harus diaudit langsung oleh akuntan publik. “Dalam waktu dekat Badan Pengawas Keuangan atau BPK akan menyerahkan laporan keuangan 33 propinsi dan lebih dari 580 kabupaten/kota ke akuntan publik dan kantor akuntan publik,” jelas Prof. Ilya saat menjadi keynote speaker dalam “National Accounting Week” di Ruang Serba Guna (RSG) Lantai 4, Gedung Rektorat Baru, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung.

Undang-undang Pemilu, lanjut Prof. Ilya, juga mewajibkan adanya laporan keuangan yang harus diaudit oleh akuntan publik. Setidaknya ada sekitar 38 partai politik (parpol) nasional dan enam parpol lokal di Nangroe Aceh Darussalam yang memerlukan jasa akuntan publik. Prof. Ilya juga menyinggung Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang melibatkan 87 perguruan tinggi negeri dan 2.700 perguruan tinggi swasta yang wajib diaudit akuntan publik.

“Begitu besarnya pasar bagi akuntan publik, sehingga tidak alasan bagi mahasiswa jurusan akuntansi untuk tidak mau menjadi akuntan publik. Apalagi sejak Indonesia bergabung bersama negara-negara G-20. Butir yang disepakati Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia saat itu di antaranya peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, serta memperhatikan profesi akuntan,” tutur Prof. Ilya.

Besarnya pasar bagi akuntan publik, menurut Staf Ahli BPK RI ini tidak diimbangi dengan jumlah akuntan publik yang memadai. Dijelaskan, hanya ada 880 akuntan publik di Indonesia yang dinaungi 502 kantor akuntan publik. “Itupun belum dikurangi dengan 59 akuntan publik yang sedang cuti, termasuk saya, dan 17 kantor akuntan publik yang sedang bermasalah. Sisanya hanya 821 akuntan publik yang aktif dan 485 kantor akuntan publik,” ujar Prof. Ilya.

Padahal, kata Prof. Ilya, banyak hal dapat diperoleh dengan menjadi akuntan publik. Ini berbeda dengan hanya menjadi akuntan di satu perusahaan. Menurutnya, apabila seorang akuntan bekerja untuk perusahaan minyak, maka ia hanya mengerti tentang sistem akuntansi di bidang minyak dan gas. “Menjadi akuntan publik dituntut tahu banyak hal. Untuk itu memang diperlukan seseorang yang punya ambisi untuk berkembang, menyenangi tantangan, haus akan ilmu dan pengetahuan, dan ingin menjadi yang istimewa di tengah-tengah masyarakat,” tutur Prof. Ilya.

Prof. Ilya yang masih aktif sebagai dosen FE Unpad ini menyebut, menjadi akuntan publik berarti memiliki jiwa entrepreneurship yang kuat, sehingga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Akuntan publik juga dinilai mampu menjalin networking dengan lebih baik dibanding profesi akuntan biasa. “Menjadi akuntan publik berarti memilih profesi yang bergensi,” ujar Prof. Ilya mengakhiri paparannya. (eh)*

Sumber : http://www.unpad.ac.id/berita/pasar-bagi-akuntan-publik-sangat-besar/

Friday, March 13, 2009

BRR Satu-satunya Lembaga dengan Anggaran di atas 2 Triliun dengan Predikat WTP


Jakarta, 15 Januari 2009

Sebagai bentuk apresiasi perolehan penilaian terbaik, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan 2007, Ketua BPK Anwar Nasution hari ini memberikan penghargaan kepada BRR NAD Nias dan 14 institusi pemerintah lainnya. Bertempatan di auditorium BPK, penghargaan tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa BRR telah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan pada tahun sebelumnya dan memberikan pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan yang ada.

Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto mengatakan,"Predikat WTP merupakan bukti pertanggungjawaban akuntabilitas sistem keuangan kami kepada masyarakat nasional dan internasional”. “Bahkan 93% dari dana yang dijanjikan untuk Aceh Nias sudah terwujud dalam bentuk proyek yang sebagian besar sudah rampung”, ditambahkan oleh Kuntoro.

Sebagai badan yang melakukan koordinasi rekonstruksi Aceh Nias yang melibatkan 50 negara donor, capaian 93% tersebut merupakan yang tertinggi dibanding penanggulangan bencana di negara lain yang biasanya hanya mencapai 30-60%.

Kuntoro menambahkan, predikat ini didapat melalui bekerja keras. Apalagi, BRR merupakan sebuah lembaga yang masa kerjanya hanya empat tahun dengan dana kelolaan mencapai Rp 25 trilyun. "Ini bukan pekerjaan mudah, karena BRR hanya punya masa kerja selama empat tahun”, kata dia. "Penghargaan yang diberikan oleh BPK ini sekaligus, meningkatkan motivasi kami untuk melakukan yang terbaik menjelang selesainya masa tugas BRR pada April 2009 ini”.

Ditambahkan oleh Deputi Keuangan, Amin Subekti, bahwa hanya BRR NAD Nias yang mengelola keuangan di atas dua trilyun Rupiah dan menerima penghargaan predikat WTP. "Menko Ekuin juga memperoleh WTP tapi mereka mengelola dana Rp 70 milyar. Sementara KPK mengelola dana Rp 200 milyar," disampaikan oleh Amin.

“Saya mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil memimpin institusi pemerintahan sehingga mampu menuju pelaporan keuangan yang baik,” ujar Anwar Nasution, Ketua BPK RI. “Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan fondasi utama terciptanya good governance yang merupakan prasyarat mutlak dalam demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya,” demikian ditambahkan oleh Anwar.

Sumber : http://www.e-aceh-nias.org/news/news.aspx?id=287

Thursday, March 5, 2009

Gelar CPA

Gelar CPA (sebelumnya BAP) menjadi istimewa jika dikaitkan dengan proses pengajuan menjadi akuntan publik. Karena saat ini Departemen Keuangan mensyaratkan gelar ini bagi siapa saja yang ingin menjadi akuntan publik. Baik membuka kantor akuntan sendiri maupun bergabung dengan kantor yang sudah ada.

Sebagaimana kita ketahui, perjalanan akuntan publik di Indonesia relatif panjang. Saat ini Departemen Keuangan mengharuskan calon akuntan publik mesti memiliki gelar CPA. Di sisi lain banyak pemegang ijin akuntan publik yang belum memiliki gelar CPA. Hal ini terjadi karena pada masa lalu, seorang akuntan (lulusan beberapa universitas terkemuka atau lulus UNA) bisa langsung mengurus ijin akuntan publik tanpa melalui tahap sertifikasi untuk memiliki gelar CPA. Begitu pula akuntan mantan pejabat BPKP juga bisa mendapatkan ijin akuntan publik secara langsung mengingat semasa menjabat senantiasa melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas akuntan publik.

Adakah peluang mendapatkan gelar CPA secara cuma-cuma tanpa sertifikasi (Indonesia CPA Exam)sebagaimana akuntan masa lalu? Inilah polling yang sedang dilakukan melalui website ini. Polling ini sengaja dilakukan lebih dari sebulan untuk mendapatkan respon yang maksimal dari para pembaca.

Ide ini jika diberlakukan lagi tentu saja mensyaratkan banyak hal seperti gelar akuntan, jam terbang sebagai auditor, ujian kompetensi, referensi dari kantor akuntan dan lain-lain. Mengapa ide ini perlu digagas? Fakta menunjukkan bahwa sebagian akuntan publik yang memegang ijin ternyata sebagian besar sudah berumur di atas 50 tahun. Di sisi lain pemegang gelar CPA ternyata masih sedikit. Penambahannya pun relatif sedikit. Fakta lain adalah tidak semua pemegang gelar CPA mengurus ijin akuntan publik dan berpraktek sebagai akuntan publik.Persoalan lain adalah tidak semua pemegang ijin akuntan berpraktek menjadi akuntan publik. Mereka bisa mengajukan cuti sehingga praktis mengurangi jumlah praktisi akuntan publik kita. Jumlah akuntan publik yang cuti saat ini sekitar 95 orang (lihat http://www.akuntanpublikindonesia.com/iapi/)

Akankah Indonesia akan mengalami krisis akuntan publik? Silahkan berikan pendapat Anda dengan cara mengikuti polling di website ini.

Waktu Jakarta, Bangkok dan Hanoi

Search Google

Jumlah Pengunjung Website

Daftar Pengunjung Website

Lokasi Pengunjung

Saat Ini On Line

Statistik Pengunjung Sejak 4 Februari 2009

free counters