Akuntan Publik Warga Negara Asing

Akuntan Publik Warga Negara Asing

Saat ini jumlah akuntan publik di Indonesia kurang dari 1000 orang. Dari jumlah tersebut mayoritas telah berumur di atas 50 tahun. Di sisi lain kebutuhan jasa ini meningkat seiring meningkatnya permintaan jasa audit.

Beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan jasa audit adalah:

1. Undang-undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang memiliki aset atau omset di atas 1 milyar wajib diaudit oleh kantor akuntan publik.

2. Departemen Perdagangan Republik Indonesia juga mewajibkan perusahaan yang mengelola dana publik, perusahaan terbuka, PMA dan perusahaan yang memiliki aset di atas 25 milyar untuk diaudit pula.

3. Direktorat Jenderal Pajak membedakan perusahaan yang melaporkan SPT tahunannya antara yang laporan keuangan perusahaan tersebut telah diaudit dan belum.

4. Munculnya banyak partai politik dan calon pejabat (presiden, gubernur, bupati, walikota dan wakilnya) yang membutuhkan auditor dari akuntan publik.

Oleh karena itu, terlihat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di masyarakat. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengizinkan akuntan publik asing berpraktek di Indonesia. Namun tentu saja kehadiran mereka akan mendapatkan pro dan kontra di masyarakat.

Untuk itu kami mengadakan pooling sederhana untuk melihat dukungan dan penolakan atas gagasan ini. Kami memberikan pertanyaan sebagai berikut: “Dalam Era Globalisasi seperti sekarang, apakah Anda setuju dengan Akuntan Publik Warga Negara Asing berpraktek di Indonesia?”

Dari jawaban yang kami sediakan, ternyata menghasilkan jawaban sebagai berikut:

1. Setuju 7 peserta (41%)

2. Ragu-ragu 0 (0%)

3. Tidak Setuju 10 (58%)

Dari hasil ini terlihat bahwa mayoritas responden belum mendukung dengan gagasan mengizinkan dibolehkannya akuntan publik warga negara asing berpraktek di Indonesia. (Supriyanta)