BRR Satu-satunya Lembaga dengan Anggaran di atas 2 Triliun dengan Predikat WTP

Jakarta, 15 Januari 2009

Sebagai bentuk apresiasi perolehan penilaian terbaik, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan 2007, Ketua BPK Anwar Nasution hari ini memberikan penghargaan kepada BRR NAD Nias dan 14 institusi pemerintah lainnya. Bertempatan di auditorium BPK, penghargaan tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa BRR telah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan pada tahun sebelumnya dan memberikan pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan yang ada.

Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto mengatakan,"Predikat WTP merupakan bukti pertanggungjawaban akuntabilitas sistem keuangan kami kepada masyarakat nasional dan internasional”. “Bahkan 93% dari dana yang dijanjikan untuk Aceh Nias sudah terwujud dalam bentuk proyek yang sebagian besar sudah rampung”, ditambahkan oleh Kuntoro.

Sebagai badan yang melakukan koordinasi rekonstruksi Aceh Nias yang melibatkan 50 negara donor, capaian 93% tersebut merupakan yang tertinggi dibanding penanggulangan bencana di negara lain yang biasanya hanya mencapai 30-60%.

Kuntoro menambahkan, predikat ini didapat melalui bekerja keras. Apalagi, BRR merupakan sebuah lembaga yang masa kerjanya hanya empat tahun dengan dana kelolaan mencapai Rp 25 trilyun. "Ini bukan pekerjaan mudah, karena BRR hanya punya masa kerja selama empat tahun”, kata dia. "Penghargaan yang diberikan oleh BPK ini sekaligus, meningkatkan motivasi kami untuk melakukan yang terbaik menjelang selesainya masa tugas BRR pada April 2009 ini”.

Ditambahkan oleh Deputi Keuangan, Amin Subekti, bahwa hanya BRR NAD Nias yang mengelola keuangan di atas dua trilyun Rupiah dan menerima penghargaan predikat WTP. "Menko Ekuin juga memperoleh WTP tapi mereka mengelola dana Rp 70 milyar. Sementara KPK mengelola dana Rp 200 milyar," disampaikan oleh Amin.

“Saya mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil memimpin institusi pemerintahan sehingga mampu menuju pelaporan keuangan yang baik,” ujar Anwar Nasution, Ketua BPK RI. “Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan fondasi utama terciptanya good governance yang merupakan prasyarat mutlak dalam demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya,” demikian ditambahkan oleh Anwar.

Sumber : http://www.e-aceh-nias.org/news/news.aspx?id=287