Negara Sejahtera

Ungkapan negara zamrud khatulistiwa atau gemah ripah loh jinawi sering kita dengar untuk menyebut negeri Indonesia. Memang kondisi alam Indonesia luar biasa kaya raya.Kekayaan bahan tambang luar biasa besarnya. Hutan juga sangat luas. Kekayaan alam laut juga luar biasa. Bahkan budidaya tanaman juga amat mudah dikembangkan di Indonesia.

Persoalannya adalah mengapa penduduk yang tinggal di dalamnya tidak sejahtera? Mengapa masih banyak fakir miskin di sekitar kita? Bahkan di dekat istana negara pun mudah dijumpai.

Tentu banyak kalangan sudah mencoba menjawab pertanyaan ini. Namun kenyataan berbicara lain. Orang awam mudah menjawab pertanyaan ini. Jika seseorang memiliki harta tentu ia akan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan kebutuhan sekunder maupun tersiernya. Berarti semua kekayaan alam tersebut tidak dimiliki oleh rakyat negeri ini. Atau tidak digunakan untuk mensejahterakan rakyat negeri ini.

Kurikulum Anti Korupsi

Benarkah kurikulum anti korupsi akan menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia? Hal ini sangat meragukan karena berbagai hal:
1. Selama ini pun apa yang dilakukan siswa dengan kurikulum sering tidak nyambung misalnya tidak ada kurikulum yg mengajarkan tawuran tapi berita tentang tawuran pelajar seperti tidak pernah habis.
2. Bagaimana korupsi akan bisa diatasi jika lingkungan dan sistem mengarahkan kepada hal ini. Misalnya saja modal untuk menjadi bupati atau walikota ternyata sangat mahal. Dari mana mengembalikan modal tsb? Salah satu yang dilakukan adalah masuk kategori korupsi.

Oleh karena itu, menyelesaikan korupsi tidak bisa dengan menyalahkan kampus atau kurikulum saja namun mesti komprehensif terhadap seluruh sistem yang diberlakukan di negeri ini.

Kenaikan Harga BBM

Drama pengambilan keputusan untuk menetapkan apakah ada peluang menaikkan harga BBM atau tidak berakhir pada opsi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat tertentu. Syarat itu adalah harga mengalami kenaikan sebesar 15 % dari asumsi APBN dan kenaikan tersebut adalah rata2 dalam 6 bulan terakhir. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi dapat terjadi kapan saja asal memenuhi kedua syarat tersebut.

Pemerintah sepertinya tidak memiliki pilihan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Padahal banyak langkah bisa ditempuh untuk mengurusi rakyat dengan baik.