KAP di Indonesia

Saat ini jumlah kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia sebanyak 505 kantor. Jumlah tersebut berdasarkan data directory 2012 KAP dan AP (Akuntan Publik) yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) per 27 Januari 2012. Selain itu kantor cabang juga dihitung sebagai 1 KAP.

Yang menarik adalah ternyata dengan jumlah KAP sebanyak 505 buah hanya tersebar pada 26 propinsi. Bahkan sebanyak 10 ibukota propinsi belum terdapat KAP. Propinsi yang sama sekali belum memiliki KAP adalah : Gorontalo, Babel, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat dan Sulawesi Barat. Sedangkan propinsi yang belum memiliki KAP di ibukota propinsi namun sudah terdapat KAP di salah satu kotanya adalah : Kaltim, Banten dan Kepri.

Dengan kondisi seperti ini berarti menjadi pertanyaan bagi kita mengapa masih banyak propinsi yang belum terdapat KAP. Apakah propinsi tersebut belum memerlukan KAP sehingga tidak ada AP yang tertarik untuk membuka cabang atau KAP di propinsi tersebut atau hambatan-hambatan lain.

Tentu saja hal ini hanya salah satu masalah yang ada jika kita akan mendiskusikan profesi akuntan publik. Dan masih banyak persoalan lain yang bisa didiskusikan.

Negara Sejahtera

Ungkapan negara zamrud khatulistiwa atau gemah ripah loh jinawi sering kita dengar untuk menyebut negeri Indonesia. Memang kondisi alam Indonesia luar biasa kaya raya.Kekayaan bahan tambang luar biasa besarnya. Hutan juga sangat luas. Kekayaan alam laut juga luar biasa. Bahkan budidaya tanaman juga amat mudah dikembangkan di Indonesia.

Persoalannya adalah mengapa penduduk yang tinggal di dalamnya tidak sejahtera? Mengapa masih banyak fakir miskin di sekitar kita? Bahkan di dekat istana negara pun mudah dijumpai.

Tentu banyak kalangan sudah mencoba menjawab pertanyaan ini. Namun kenyataan berbicara lain. Orang awam mudah menjawab pertanyaan ini. Jika seseorang memiliki harta tentu ia akan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan kebutuhan sekunder maupun tersiernya. Berarti semua kekayaan alam tersebut tidak dimiliki oleh rakyat negeri ini. Atau tidak digunakan untuk mensejahterakan rakyat negeri ini.

Kurikulum Anti Korupsi

Benarkah kurikulum anti korupsi akan menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia? Hal ini sangat meragukan karena berbagai hal:
1. Selama ini pun apa yang dilakukan siswa dengan kurikulum sering tidak nyambung misalnya tidak ada kurikulum yg mengajarkan tawuran tapi berita tentang tawuran pelajar seperti tidak pernah habis.
2. Bagaimana korupsi akan bisa diatasi jika lingkungan dan sistem mengarahkan kepada hal ini. Misalnya saja modal untuk menjadi bupati atau walikota ternyata sangat mahal. Dari mana mengembalikan modal tsb? Salah satu yang dilakukan adalah masuk kategori korupsi.

Oleh karena itu, menyelesaikan korupsi tidak bisa dengan menyalahkan kampus atau kurikulum saja namun mesti komprehensif terhadap seluruh sistem yang diberlakukan di negeri ini.