Thursday, May 28, 2009

Membaca Arah Ekonomi Indonesia 2009


Pertengahan Mei lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasikan
ekonomi kita tumbuh positif sebesar 4,4% (year on year/yoy) pada
triwulan I/2009. Kalau kita perhatikan, kinerja triwulan I/2009 tersebut
belum ditopang secara maksimal oleh seluruh komponen produk domestik
bruto (PDB).

Selama triwulan I/2009 ini, bisa dikatakan hanya konsumsi pemerintah
yang mengalami pertumbuhan mengesankan, sebesar 19,2%.Sementara itu,
komponen PDB lainnya,praktis tak mengalami pertumbuhan signifikan,
bahkan trennya turun. Selama triwulan I/2009, konsumsi rumah tangga
hanya tumbuh 5,8%, investasi 3,5%, sedangkan ekspor turun 19,1% dan
impor turun 24,1%. Tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah ini memang
di luar kebiasaan.

Biasanya di awalawal tahun, pertumbuhan konsumsi pemerintah cenderung
rendah (hanya sekitar 5%) seiring dengan realisasi APBN yang biasanya
seret.Tapi tunggu dulu. Ini tidak berarti bahwa pada triwulan I/2009 ini
telah ada perbaikan dalam proses pencairan APBN. Tingginya konsumsi
pemerintah sebenarnya terkait dengan kegiatan pemilu. Sementara itu,
realisasi belanja negara di luar kegiatan pemilu masih seperti dulu,
belum mengalami perbaikan berarti. Hingga triwulan I/2009,realisasi
belanja negara baru mencapai Rp159,73 triliun (15,40% dari total APBN),
bahkan APBN 2009 mengalami surplus sebesar Rp2,9 triliun
karenarealisasipenerimaannegara mencapai Rp162,61 triliun (16% dari
target penerimaan negara).

Adapun posisi kas APBN yang belum dipakai mencapai Rp57 triliun. Kinerja
APBN ini seolah menegaskan kesimpulan yang dibuat Bank Indonesia (BI)
belum lama ini bahwa realisasi stimulus fiskal lambat. Dengan
konfigurasi tersebut, bagaimana arah perekonomian Indonesia di tahun
2009 ini? Apakah akan mengalami pelemahan atau justru mengalami
pertumbuhan secara pesat di sisa tiga triwulan berikutnya?

Ekonomi 2009: Masih Berat

Di tengah belum maksimalnya kontribusi seluruh komponen PDB, kinerja
ekonomi kita selama triwulan I/2009 tersebut tentu bukanlah angka yang
buruk. Terutama sekali bila kita menengok kinerja ekonomi negara-negara
lain yang justru mengalami kontraksi.

Di ASEAN,hanya Indonesia dan Vietnam yang mengalami pertumbuhan
positif.Singapura,pada triwulan I/2009 ini mengalami pertumbuhan negatif
10,1% (yoy). Pemerintah Singapura memproyeksikan tahun 2009 akan
mengalami kontraksi 6–9%, atau kontraksi terbesar sejak Singapura
merdeka pada 1965.Meski demikian, harus dipahami bahwa pertumbuhan
sebesar 4,4% tersebut belumlah banyak menolong, terutama bagi
kepentingan para pemburu kerja.

Kinerja ekonomi triwulan I/2009 telah memberikan sentimen positif yang
cukup besar terhadap kepercayaan investor di pasar keuangan kita
sehingga mendorong aliran modal masuk ke dalam negeri. Kondisi ini
berdampak positif pada penguatan rupiah, peningkatan indeks harga saham
gabungan (IHSG), dan perbaikan imbal hasil surat utang negara (SUN).
Arus modal masuk juga memperkuat cadangan devisa Indonesia yang mencapai
USD56,6 miliar, atau dapat membiayai kebutuhan 6,2 bulan impor dan
pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Indikator persepsi risiko, seperti credit default swap (CDS) spread
Indonesia yang sempat melebar hingga 985 bps pada saat krisis global
melanda, pada triwulan I/2009 telah turun menjadi sekitar 403 bps.
Kendati demikian,harus dicermati pula bahwa membaiknya indikator pasar
keuangan lebih banyak didukung oleh faktor sentimen. Indikator kinerja
ekonomi global diperkirakan masih akan merosot, meski dengan tingkat
pelemahan yang semakin mengecil, yang di negara-negara maju disertai
dengan ketidakpastian akan pulihnya credit crunch.

Ketidakpastian pulihnya credit crunch ini akan menyebabkan banyak
lembaga keuangan masih mengandalkan pendapatan dari non-core businesses
(seperti trading dan underwriting) bukan dari penyaluran kredit.Di pihak
lain,beberapa indikator ekonomi saat ini belum mengonfirmasi secara kuat
bahwa perekonomian Amerika Serikat memasuki proses pemulihan (turning
point).

Dalam kondisi ini, tekanan terhadap kinerja ekspor kita masih bisa
berlanjut meski beberapa harga komoditas ekspor telah mengindikasikan
peningkatan. Impor pun mengalami pelemahan seiring dengan melemahnya
permintaan dalam negeri.Anjloknya impor bahan baku dan barang modal yang
terjadi sejak triwulan I/2009 dikhawatirkan akan terus menekan investasi
dalam negeri. Dalam konteks ini, perekonomian Indonesia di sisa 2009 ini
masih akan berat.

Peluang Tetap Ada

IMF memproyeksikan di 2009 Indonesia hanya akan tumbuh 2,5%. Mengacu
pada proyeksi IMF ini serta kinerja triwulan I/2009, itu berarti di sisa
2009 ini ekonomi kita hanya akan di bawah 3%.

Menurut penulis, meski prospek tahun 2009 ini berat,terdapat peluang
besar bagi kita untuk optimistis bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh
lebih tinggi dari proyeksi IMF.Kenapa? Seperti disebutkan di atas,
kinerja triwulan I/2009 belum ditopang secara maksimal oleh seluruh
komponen PDB, karena hanya sisi konsumsi pemerintah yang bekerja. Di
sisa tahun 2009, semestinya konsumsi pemerintah tetap tinggi sejalan
dengan berlangsungnya kegiatan politik.Konsumsi pemerintah ke depan juga
akan ditopang realisasi APBN yang secara ”rutinitas” memang lebih besar
dibandingkan awal tahun.

Ekspor kita telah memperlihatkan tanda-tanda pemulihan, setidaknya
terbaca dari kinerja ekspor Januari dan Februari 2009. Terlebih
lagi,tren harga komoditas ekspor kini sudah mulai merambah naik menuju
pada harga normalnya. Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan
mengalami peningkatan karena efek pengganda stimulus fiskal. Investasi
diperkirakan berpeluang mengalami kenaikan di sisa tahun 2009 bila
mengacu tren di tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis di atas,
Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh lebih besar.

Sebab, di tengah krisis ekonomi global dan belum maksimalnya ”sentuhan”
kebijakan pemerintah, kita masih bisa bertahan dengan pertumbuhan
positif. Kuncinya adalah mendorong agar realisasi belanja APBN,
transmisi kebijakan moneter bisa berjalan secara lebih cepat. Faktanya,
di tengah krisis saat ini, APBN kita justru mengalami surplus dan suku
bunga perbankan masih tinggi.(*)

Sunarsip
Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence (IEI)

Artikel ini dapat dibaca di koran SINDO hari ini (Rabu, 27 Mei 2009)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/241723/

Thursday, May 7, 2009

KAP Terdaftar di BPK


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia telah mengumumkan daftar kantor akuntan publik yang telah memenuhi syarat sebagai KAP terdaftar di BPK. Pengumuman dilakukan dua kali yaitu tanggal 10 Februari 2009 dan 5 Mei 2009.

Pada periode pertama, terdapat 31 kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagai KAP Terdaftar di BPK. Sedangkan pada periode kedua terdapat 48 kantor akuntan publik.

Untuk mendownload, silahkan unduh di alamat :
http://www.bpk.go.id/web/files/2009/02/daftar-kap1.pdf dan
http://www.bpk.go.id/web/files/2009/02/kap-terdaftar-bpk002.pdf

Tuesday, May 5, 2009

IAPI Tolak Audit Dana Caleg


Jum'at, 27 Februari 2009 - 04:48 wib

sindo -
JAKARTA - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menolak mengaudit dana kampanye yang dimiliki calon anggota legislatif (caleg).

Sekretaris Jenderal IAPI Tarko Sunaryo menyatakan, sesuai aturan dalam UU10/2008 tentang Pemilu, tidak ada kewajiban bagi akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye caleg. "Karena tidak ada aturan dalam UU Pemilu,maka akuntan publik tidak dapat melakukannya," kata Tarko seusai bertemu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis 26 Februari.

Caleg hanya diimbau sebatas melaporkan dana kampanye yang digunakan. Dari pertemuan dengan KPU itu disepakati dana kampanye masing-masing caleg dikumpulkan di bendahara partai politik (parpol) untuk kemudian dilaporkan.

Menurut Tarko, dana kampanye caleg adalah dana yang dikelola secara pribadi atau perseorangan. Karena itu,tidak dapat diaudit oleh akuntan publik. Atas kondisi ini,Tarko menilai telah terjadi kekosongan hukum terkait pengelolaan dana kampanye caleg karena tidak diatur dalam perundang-undangan.

UU Pemilu hanya mengatur tentang audit dana kampanye parpol. Sementara itu, anggota KPU Abdul Aziz menyatakan tidak akan ada kekosongan hukum terkait dana kampanye caleg. "Mungkin ada alasan mengapa audit caleg tidak diatur dalam UU Pemilu, tapi itu bukan kekosongan hukum," tandasnya. Yang pasti, kata dia, asal usul dana kampanye harus jelas. (nov)


http://pemilu.okezone.com/index.php/read/2009/02/27/267/196776/iapi-tolak-audit-dana-caleg

Waktu Jakarta, Bangkok dan Hanoi

Search Google

Jumlah Pengunjung Website

Daftar Pengunjung Website

Lokasi Pengunjung

Saat Ini On Line

Statistik Pengunjung Sejak 4 Februari 2009

free counters